7 Jawaban Presiden Prabowo Tentang Ekonomi Indonesia, Termasuk Soal Tarif Donald Trump

JAKARTA – Minggu (6/4/2025) kemarin Presiden Prabowo Subianto mengundang 7 jurnalis kawakan untuk berbincang on the record di perpustakaan pribadinya.

Hadir pemimpin redaksi TV One, IDN Times, Narasi, Trans Group, TVRI dan SCTV.

Dalam perbincangan hampir 4 jam yang akan tayang jam 19.00 hari ini di Detik, IDN Times, TVRI dan jam 16.30 hari ini di SCTV.

Presiden menjawab puluhan pertanyaan dari berbagai topik termasuk ekonomi.

Berikut intisari 7 jawaban Presiden tentang ekonomi Indonesia hari ini dari pertanyaan-pertanyaan 7 jurnalis tersebut:

1. Yakin target pertumbuhan 8% bisa tercapai, di tengah prediksi perlambatan ekonomi dunia?

Mayoritas PDB Indonesia adalah konsumsi rumah tangga. Kita punya endowment jumlah penduduk yang besar, yang mayoritas saat ini daya belinya masih terbatas.

Fokus utama kita adalah meningkatkan daya beli masyarakat kita.

Sebagai contoh, Makan Bergizi Gratis dukung daya beli dengan ringankan beban orang tua, buka 3 juta lapangan kerja baru.

Dan offtake hasil petani nelayan peternak setempat. Karena itu sekarang ratusan negara jalankan MBG.

Cek Kesehatan Gratis juga dukung daya beli, agar masalah kesehatan teridentifikasi awal – menghindari keluar uang banyak untuk berobat.

Program 3 juta rumah juga sama, dukung daya beli masyarakat. Ringankan beban yang perlu renovasi dan punya rumah. Buka jutaan lapangan kerja baru.

BPI Danantara juga hadir untuk tingkatkan daya beli masyarakat lewat penciptaan jutaan lapangan kerja berkualitas terutama di hilirisasi SDA unggulan kita.

Ini strategi kita. Saya rasa strategi kita sudah tepat. Dengan eksekusi yang baik saya yakin kita bisa tumbuh 8% atau lebih. Sekarang kuncinya di eksekusi.

2. Bagaimana pandangan Presiden tentang IHSG yang sempat turun?

Bursa saham memfasilitasi modal masuk keluar dengan cepat. Saya melihat kemarin banyak yang short term profit taking di bursa.

Mengalihkan modal mereka ke instrumen short term terbaik di luar negeri atau dalam negeri, jadi IHSG bisa turun, bisa juga naik. Bursa kita outflow, tapi SBN kita inflow.

Bagi saya, yang paling penting saya perhatikan adalah angka foreign direct investment (FDI).

Karena ini investasi modal jangka panjang. Investasi jangka panjang butuh kepercayaan tinggi. Angka FDI kita terus naik.

One more thing, jika bursa turun, artinya harga saham murah. Waktunya BUMN buyback saham di bursa, dan ini telah kita lakukan.

Setelah kemarin sempat turun, bursa sudah naik lagi, tapi saat naik saya lihat tidak banyak yang beritakan.

3. Dengan pemotongan anggaran PU, apakah pembangunan infrastruktur tidak jadi prioritas?

Kita harus akui, pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah bisa lebih efisien. Saya mau pembangunan infrastruktur berlanjut.

Tapi saya minta pembangunan infrastruktur dilakukan mayoritas oleh swasta, bukan Pemerintah / BUMN.

Saya tahu ada praktik, misalkan, pembukaan tender dilakukan secara mendadak, dan terbuka hanya beberapa jam saja.

Sehingga tender itu hanya diikuti rekanan tertentu. Secara governance benar, tapi hasilnya kita tahu. Ini yang saya tidak mau terjadi lagi.

Beda dengan BUMN / Pemerintah, kemungkinan titip-titip yang akhirnya gelembungkan nilai proyek lebih kecil di swasta.

Kemungkinan proyek infrastruktur yang full swasta untuk akal-akalan lebih kecil.

4. Soal kebijakan tarif Presiden Trump, dan kritik Amerika atas kebijakan DHE Indonesia?

Kebijakan tarif akan memukul sektor ekspor padat karya seperti tekstil dan sepatu. Karena itu kita harus negosiasi.

Negosiasi sebagai negara dan sebagai blok. Sore ini saya berangkat ke Kuala Lumpur untuk bertemu PM Anwar koordinasikan respons ASEAN.

Kita juga utus Menko Perekonomian ke Amerika untuk negosiasi langsung.

Kita harus hargai kebijakan Amerika. Kita berteman dengan Amerika. Untuk DHE sepertinya ada salah pengertian dari mereka.

Kita tahan devisa hasil ekspor (DHE) untuk entitas yang menikmati fasilitas dari Republik Indonesia. Mendapatkan kredit dari bank-bank BUMN.

Jika ada entitas yang berusaha di Indonesia dengan uang sendiri, atau bawa uang sendiri dari luar negeri, kita tidak atur DHE-nya. Saya rasa ini fair.

Namun pada akhirnya, kita memang harus berdikari: Berdiri di atas kaki kita sendiri. Ini sudah saya bicarakan bertahun-tahun.

Karena itu kita sekarang punya Danantara untuk atasi kebutuhan permodalan proyek-proyek strategis kita.

5. Kenapa ada mantan PM Thaksin Shinawatra di Dewan Penasehat Danantara?

PM Thaksin sudah lama jadi sahabat Indonesia, dan beliau punya pengalaman yang panjang.

Seperti penasehat global Danantara yang lain: Jeffrey Sachs, Ray Dalio, PM Thaksin juga berkenan menjadi penasehat pro bono, tanpa dibayar kecuali untuk biaya perjalanan ke Indonesia sewaktu-waktu.

Saya memahami PM Thaksin pernah dikudeta oleh militer Thailand. Saya tidak mau masuk ke dalam politik dalam negeri Thailand.

Namun itulah kenyataan kerasnya politik Thailand. Sebenarnya ia adalah pemimpin yang berhasil.

6. Apakah bapak yakin ada pihak ketiga yang mau ikut dalam investasi-investasi Danantara?

Sebagai Presiden, saya saya tekankan pada pimpinan Danantara pentingnya feasibility study yang tuntas atas berbagai peluang investasi.

Danantara perlu prioritaskan investasi di peluang yang paling banyak membawa impact dan added value.

Untuk itu, Danantara menjadi salah satu entitas yang diawasi dengan ketat.

Diawasi agar kebijakan investasi yang diambil menguntungkan rakyat Indonesia.

Proyek-proyek Danantara haruslah sustainable dan mempunyai added value yang tinggi.

Dengan sendirinya ini akan mengundang banyak pihak lain yang akan ikut berpartisipasi.

7. Kebijakan realokasi anggaran bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek?

Terlalu besar anggaran di APBN kita yang tidak berdampak langsung ke rakyat.

Di bulan pertama saya menjabat Presiden, saya langsung coret sebagian besar anggaran perjalanan dinas pejabat ke luar negeri.

Besarnya sekitar Rp. 47 triliun. Ini kalau kita alokasikan untuk renovasi sekolah, bisa berapa puluh ribu sekolah?

Setelah itu, seperti saudara ketahui, kita sisir dan hemat anggaran alat tulis kantor, percetakan, souvenir, HUT, seminar, dan sebagainya. Kita hemat Rp. 250 triliun.

Jujur dulu saya miris banyak sekali diundang HUT kementerian ini, kesatuan itu. Kegiatan seremonial yang tidak berdampak pada rakyat banyak.

Sekarang saya senang dilaporkan, HUT ini itu yang dulu gegap gempita sekarang hanya diperingati internal dengan potong tumpang sederhana.

Memang dalam jangka pendek saya memahami akan ada penurunan aktivitas ekonomi dari belanja Pemerintah yang dicoret.

Namun dalam jangka panjang, karena kita realokasikan ke yang lebih produktif, dampaknya akan lebih besar.***