Bapanas Sebut Gerakan Pangan Murah Jadi Instrumen untuk Stabilisasi dan Pengendalian Inflasi Pangan

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 6 Agustus 2024 - 10:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi saat melakukan kunjungan kerja ke gudang dan cold storage bawang merah CV Surabaya Perkasa Sejahtera. (Dok. Tim Komunikasi Bapanas)

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi saat melakukan kunjungan kerja ke gudang dan cold storage bawang merah CV Surabaya Perkasa Sejahtera. (Dok. Tim Komunikasi Bapanas)

HAIBISNIS.COM – Gerakan Pangan Murah (GPM) menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dalam rangka mengendalikan inflasi khususnya inflasi pangan.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan program GPM ini sangat membantu masyarakat luas dalam pemenuhan pangan sebagai kebutuhan dasar.

“Seperti yang Bapak Presiden sering sampaikan bahwa Pemerintah harus selalu hadir di tengah masyarakat.”

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Untuk memastikan bahwa pangan tersedia sepanjang waktu, merata di setiap wilayah dengan harga terjangkau.”

“Dengan adanya kegiatan GPM itu kalau kita tarik dari hulunya para petani ternak sudah ada ada stanby buyer.”

“Kemudian di hilir masyarakat luas mendapat bahan pangan yang terjangkau. Jadi ini ekonominya bergerak.”

“Sehingga sedulur petani peternak, pedagang, dan konsumen mendapat harga yang baik dan wajar,” ujar Arief.

Arief menyampaikan hal itu saat menghadiri Bazar Pangan Murah di Kompleks TVRI, Senayan Jakarta, Sabtu (3/8/2024).

Ditambahkan Arief, Badan Pangan Nasional mengajak seluruh stakeholders pangan baik Pusat maupun Daerah untuk mendukung upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan.

“Selain menciptakan ekosistem pangan yang baik dari hulu hingga hilir, GPM ini juga menjadi instrumen yang mendorong pengendalian inflasi.”

“Volatile food ini kita jaga agar inflasi tidak lebih dari target 2,5 persen plus minus 1, sehingga dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen, kita punya volatile food bisa di bawah 5 persen itu akan sangat baik,” ungkap Arief.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada Bulan Juli 2024 berada di angka 2,13% (yoy), turun dari bulan Juni 2024 sebesar 2,51%.

Untuk inflasi Volatile Food pada Juli 2024 sebesar 3,6% menurun dari bulan sebelumnya di angka 5,9%.

Beras menjadi salah satu komoditas penyumbang utama andil inflasi (yoy) sebesar 0,47%.

Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani, masih terjaga di atas 100, yakni pada bulan Juni NTP di angka 119,61.

Adapun NTP Tanaman Pangan di bulan Juli 2024 sebesar 108,32 meningkat dibanding bulan Juni 2024 sebesar 106,20.

“Jadi Bapak Presiden, Bu Menkeu selalu menyampaikan, ini kewajiban kita bersama-sama.”

“Kalau kementerian teknis dalam hal ini Kementerian Pertanian tugasnya produksi pangan kita dukung, Badan Pangan Nasional di pascapanen.”

“Kemudian BUMN pangan mempersiapkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Ini akan sangat baik. Tinggal setelah ini berapa CPP yang dibutuhkan untuk menjaga ketahanan pangan.”

“Dan yang perlu digarisbawahi adalah semaksimal mungkin mengoptimalkan produksi dari dalam negeri.”

“Karena ketahanan pangan harus berbasis kemandirian dan kedaulatan pangan. Ini concern kita semua,” jelas Arief.

Dalam pelaksanaannya, Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan Dinas yang menangani urusan pangan di Provinsi dan Kab/Kota.

Juga Organisasi Perangkat Daerah, Asosiasi/Pelaku Usaha Pangan, Organisasi Masyarakat dan Stakeholder lainnya untuk melaksanakan GPM.

Sumber pasokan pangan kegiatan GPM melibatkan seluruh Stakeholder terkait.

Seperti petani/poktan/gapoktan, asosiasi, distributor pangan, BUMN Pangan (Perum BULOG dan ID FOOD), BUMD Pangan, dan/atau Pelaku Usaha Pangan lainnya.

Adapun hingga 2 Agustus 2024, telah dilaksanakan sebanyak 6.116 GPM di 37 provinsi dan 477 kab/kota baik menggunakan dukungan APBN, APBD, maupun mandiri.

“Kami mengapresiasi dan berterima kasih berkat dukungan dan peran aktif pemerintah daerah, pelaku usaha pangan dan stakeholder terkait dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan.”

“Termasuk pada hari ini dalam momentum menyambut peringatan HUT RI ke-79 dan HUT TVRI, juga digelar GPM serentak di 16 stasiun TVRI di daerah dan pusat.” pungkas Arief.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Ekbisindonesia.com dan Infokumkm.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Heisport.com dan Hellojateng.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

WhatsApp Center: 08531555778808781555778808111157788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

 

 

Berita Terkait

Distribusi Press Release Menguat: PR Newswire dan PSPI Integrasikan Jaringan Media Online
Global Market Pressure, CSA Index September 2025 Terkoreksi
Stimulus Tambahan Disiapkan, Fiskal Nasional 2025 Akan Lebih Fleksibel
DPR Desak Menkeu Purbaya Realistis, Target 7 Persen Dinilai Berat dengan APBN 5,4 Persen
Dari Lukisan Bunga Raib Hingga Pesan Sri Mulyani Tentang Indonesia
Panduan Lengkap Undang Jurnalis Ekonomi untuk Liputan Bisnis Berkualitas
Era Baru Komunikasi Digital Perusahaan Dengan Galeri Foto Pers
Sri Mulyani Pastikan Pembayaran Bunga Utang Tepat Waktu di 2026

Berita Terkait

Selasa, 18 November 2025 - 14:32 WIB

Distribusi Press Release Menguat: PR Newswire dan PSPI Integrasikan Jaringan Media Online

Sabtu, 13 September 2025 - 00:16 WIB

Global Market Pressure, CSA Index September 2025 Terkoreksi

Jumat, 12 September 2025 - 09:18 WIB

Stimulus Tambahan Disiapkan, Fiskal Nasional 2025 Akan Lebih Fleksibel

Kamis, 11 September 2025 - 07:44 WIB

DPR Desak Menkeu Purbaya Realistis, Target 7 Persen Dinilai Berat dengan APBN 5,4 Persen

Kamis, 4 September 2025 - 08:58 WIB

Dari Lukisan Bunga Raib Hingga Pesan Sri Mulyani Tentang Indonesia

Berita Terbaru

logo

Pers Rilis

/C O R R E C T I O N — PayJoy/

Rabu, 11 Feb 2026 - 20:15 WIB