HAIBISNIS.COM – Kementerian ESDM didorong menerbitkan petunjuk teknis (juknis) izin penambangan rakyat (IPR) timah.
Tujuannya agar masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bisa menambang timah secara legal.
Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung RI Reda Manthovani di Pangkalpinang, Rabu (17/7/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Reda Manthovani menghadiri rapat koordinasi tata kelola barang sitaan tindak pidana korupsi pertimahan,
“Kita akan segera soundingkan ke Kementerian ESDM terkait Juknis IPR timah ini,” kata Reda Manthovani.
Dikutip Minergi.com, ia mengatakan konsep tata kelola penambangan bijih timah sedang dibahas oleh Forkompimda se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Konsep itu akan dilaporkan kepada Jaksa Agung dan Kementerian ESDM Republik Indonesia.
Baca Juga:
Cara Kerja Press Release Berbayar: Jaminan Publikasi dan Kendali Narasi Bisnis
Dolar AS Tetap Jadi Raja, BRICS Dinilai Butuh Strategi Jangka Panjang
Penurunan Tarif AS Dorong Reformasi Biaya Produksi Domestik Indonesia
Tujuannya agar peraturan tata kelola penambangan bijih timah ini segera terwujud.
“Ini akan segera koordinasikan sebagai tindak lanjut rapat koordinasi dan sosialisasi peraturan tata kelola penambangan timah di daerah ini,” katanya.
Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Syafrizal ZA berharap Kejagung mendorong Kementerian ESDM.
Untuk segera menerbitkan Juknis IPR agar tambang rakyat ilegal bisa menambang secara legal.
Baca Juga:
Pemerintah RI Pastikan Pasokan Beras Aman, Tindak Tegas Oknum Nakal
Pesan Mentan Amran di Unhas: Mimpi Besar, Kerja Keras, Tak Gentar
Trump Kirim Surat Tarif Baru ke 30 Negara, Tensi Perang Dagang Meningkat
“Kami mohon dukungan dari Kejagung agar Kementerian ESDM untuk segera menerbitkan Juknis IPR ini.”
“Agar masyarakat bisa menambang timah secara legal dan aturan berlaku,” katanya.
Menurut dia, rapat koordinasi aturan tata kelola timah ini bisa menjadi momentum dalam rangka menerbitkan dan menatausahakan timah sesuai peraturan dan perundang-undangan berlaku.
“Penambangan sesuai aturan berlaku ini tentunya diharapkan kita bisa mengeksploitasi sumber daya alam yang ada.”
“Untuk meningkatkan pendapatan negara sebesar-besarnya untuk dikembalikan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, masyarakat juga bisa bekerja di sektor pertambangan dengan leluasa.
Baca Juga:
IPO PMUI Jadi Momentum Positif, Bukti Soliditas Regulator & Investor
IEU-CEPA Siap Disepakati, Produk Indonesia Bisa Masuk Eropa Bebas Bea
Korupsi Migas Rp285 T, Transparansi BUMN Energi Indonesia Kembali Dipertanyakan
Sesuai ketentuan berlaku dalam meningkatkan kesejahteraan dan lingkungan bisa kembali seperti semula setelah penambangan ini.
“Jangan sampai sebaliknya, pendapatan negara minim, pendapatan masyarakat juga minim dan lingkungannya hancur lebur tanpa bisa dimintai pertanggungjawaban,” katanya.***
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Duniaenergi.com dan Infomaritim.com
Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Topikpost.com dan Hariansumedang.com
Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)
WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.
Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.
